Kanalberita.id, Bandar Lampung — Kejahatan harus dihukum. Pelakunya harus ditindak. Namun, nama sebuah daerah tak seharusnya ikut menjadi terdakwa di ruang publik.
Pandangan itu disampaikan Anggota DPR RI asal Lampung, Haji Aprozi Alam, saat menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut mayoritas jaringan begal yang ditangkap di Jawa Barat berasal dari Lampung. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan informasi yang diterimanya dari aparat kepolisian.
Meski demikian, menurut Aprozi, penyebutan identitas daerah dalam konteks kejahatan tetap perlu disikapi dengan bijaksana. Ia menilai, narasi seperti itu berpotensi menimbulkan stigma terhadap masyarakat yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana.
Dalam wawancara melalui sambungan telepon, suara Aprozi terdengar tenang. Tidak ada nada kemarahan. Yang ia sampaikan justru ajakan agar ruang publik tetap menjadi ruang yang mempersatukan, bukan memisahkan.
“Kejahatan tidak pernah memiliki suku, agama, maupun daerah asal. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, yang harus dihukum adalah perbuatannya, bukan tanah kelahirannya. Menempelkan identitas daerah pada pelaku justru mengaburkan akar persoalan yang sebenarnya,” ujar Aprozi, Kamis Malam (30/7/2026).
Menurutnya, kejahatan jalanan lahir dari banyak faktor, mulai dari tekanan ekonomi, persoalan sosial, hingga pilihan individu untuk melanggar hukum. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan perbaikan sistem, bukan dengan memberi stigma kepada suatu daerah.
Aprozi menegaskan, masyarakat Lampung menjunjung tinggi nilai kebaikan, kehormatan, dan kerja keras. Nilai-nilai itu hidup dalam falsafah Piil Pesenggiri, yang mengajarkan setiap orang untuk menjaga harga diri melalui perilaku yang baik serta memberi manfaat bagi sesama.
Ia juga mengingatkan bahwa hubungan Lampung dan Jawa Barat telah terjalin erat sejak lama. Kedua daerah dihubungkan oleh sejarah, perdagangan, pendidikan, dan mobilitas masyarakat. Ribuan warga Lampung mencari nafkah di Jawa Barat sebagai pedagang, akademisi, buruh, pegawai, hingga tenaga profesional. Mereka bekerja dengan jujur dan ikut membangun daerah tempat mereka tinggal.
Karena itu, menurut Aprozi, penyebutan identitas daerah dalam narasi kejahatan dikhawatirkan melukai rasa persaudaraan. Lebih dari itu, stigma tersebut dapat menjadi beban bagi para perantau Lampung yang selama ini hidup baik dan menjaga nama daerahnya.
Sebagai wakil rakyat di tingkat nasional, Aprozi berharap para pemimpin lebih mengedepankan narasi yang menenangkan masyarakat. Menurutnya, pemimpin semestinya fokus memperbaiki sistem keamanan, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan membangun kerja sama lintas daerah dalam memberantas kejahatan.
“Yang kita butuhkan adalah sinergi antardaerah dan aparat penegak hukum. Kejahatan harus dilawan bersama, bukan dengan saling memberi label,” katanya.
Percakapan melalui sambungan telepon itu pun mendekati akhir. Sebelum menutup pembicaraan, Aprozi kembali menitipkan pesan sederhana, namun sarat makna. Ia mengajak para pejabat, tokoh masyarakat, dan seluruh warga untuk lebih bijak dalam bertutur kata di ruang publik.
“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menghadirkan keteduhan dan mempererat persaudaraan, bukan memperlebar sekat antardaerah,” tuturnya.
Kepada masyarakat Lampung di mana pun berada, ia berpesan agar tidak terpancing oleh stigma. Teruslah bekerja, berkarya, dan menjaga nama baik daerah melalui prestasi.
“Jawablah setiap pandangan miring dengan kerja nyata.”
Aprozi Alam mengingatkan bahwa nama baik sebuah daerah tidak dijaga dengan kemarahan, melainkan dengan kesantunan, kerja keras, dan karya nyata warganya.
