Kanalberita.id, Baturaja—Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten OKU selenggarakan kegiatan pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Asistensi GAP dan K.A.K ) tahun 2026 di Aula Abdi Praja Pemkab OKU Senin (18/5/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten OKU, Iis Wahyu Ningsih SE MM menjelaskan kegiatan ini diikuti oleh bagian perencanaan dari 34 OPD jajaran Pemkab OKU. Narasumber, Fasilitator PUG Dinas PPPA Propinsi Sumatera Selatan, Titin Sumarni MPd dan Kabid PUG-PP Dinas PPPA Sumsel Ihwan Mulyawan SIP MSI.
Dikesempatan itu Kadin PPPA OKU Iis Wahyu Ningsih SE MM didampingi Kabid Pemberdayaan Perempuan Siti Mariyam mengatakan, diadakannya kegiatan ini untuk memberikan pendampingan, pembinaan serta penguatan kapasitas kepada perangkat daerah dalam meaksanakan PUG. Secara terencana, terpadu dan berkelanjutan sesuai kewenangan kabupaten/kota, sehingga perspektif gender dapat terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan daerah.
Dijelaskan Kadin PPPA, Pengarusutamaan Gender bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan upaya nyata untuk memastikan bahwa pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan serta permasalahan yang berbeda di masyarakat.
Melalui penyusunan GAP atau Gender Analysis Pathway, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan gender yang ada dalam program dan kegiatan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dituangkan dalam KAK Responsif Gender agar pelaksanaan kegiatan benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat yang setara.
Kegiatan asistensi ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang responsif gender, sekaligus mendukung implementasi PPRG dalam penyusunan APBD sesuai ketentuan yang berlaku. “Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat kualitas dokumen perencanaan di masing-masing perangkat daerah” kata Iis Wahyu Ningsih. (edo)
