Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur di Menara Mandiri, Jakarta. Jumat (17/4/2026). Pembahasan berfokus pada penguatan skema pembiayaan perumahan serta alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja BP Tapera yang dinilai telah menunjukkan progres positif dalam mendorong sektor pembiayaan perumahan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan terobosan skema pembiayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Menteri Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema baru pembiayaan rumah susun pada tahun ini. Hal tersebut menjadi langkah penting mengingat realisasi pembangunan rumah susun dalam beberapa tahun terakhir masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan yang ada.
Selain itu, Menteri PKP menegaskan bahwa capaian pembangunan rumah tapak subsidi menunjukkan tren positif, dengan realisasi mencapai ratusan ribu unit pada tahun sebelumnya. Ke depan, penguatan skema pembiayaan diharapkan dapat semakin mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Tapera sangat bagus. Ini hasil kerja keras Pak Heru dan seluruh tim. Dalam lima tahun terakhir, realisasi rumah susun masih sekitar 140 unit, sementara rumah tapak subsidi tahun lalu mencapai 278 ribu unit. Ke depan, kami mendorong adanya terobosan pembiayaan, baik untuk rumah susun maupun rumah tapak subsidi agar capaian program semakin meningkat, termasuk target yang lebih tinggi pada tahun depan,” ujar Menteri PKP.
Pada kesempatan yang sama, pembahasan juga mencakup program BSPS atau bedah rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menyampaikan bahwa alokasi BSPS tahun ini mengalami peningkatan signifikan.
“Tahun ini, target BSPS meningkat hingga delapan kali lipat menjadi 400.000 unit. Saat ini kami juga secara paralel tengah menyiapkan penyempurnaan regulasi serta melakukan verifikasi teknis di lapangan,” jelasnya.
Adapun kriteria penerima BSPS tetap mengacu pada masyarakat berpenghasilan rendah dengan kepemilikan rumah satu-satunya yang tidak layak huni, serta memiliki alas hak yang jelas meskipun tidak harus berupa sertifikat dan penerima merupakan golongan desil 4 ke bawah.
Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat skema pembiayaan perumahan dan meningkatkan kualitas. hunian masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan. (*)
