Kanalberita.id, Baturaja—Gelombang protes terhadap pelantikan Siti Inshofiyah S.Pd.I sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) terus bergulir dan memanas di internal partai.
Puncaknya 9 Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB di Kabupaten OKU membacakan langsung tuntutan resmi mendesak agar Siti Inshofiyah segera diberhentikan dari keanggotaan partai dan kursi legislatif. Tututan bersama ini dibacakan oleh Ketua PAC PKB Baturaja Barat Dedi Wijaya di forum resmi Musyawarah Kerja Kabupaten (Mukerkab) DPC PKB OKU Masa Bakti 2026-2031 yang dieselenggarakan di Hotel The Zuri Baturaja Senin ( 12/10/2026). Muskercab dihadiri langsung oleh Ketua DPW PKB Sumsel, H Nasrun Halim SH, Sekretaris Wilayah H Sutami Ismail SAg, Bendahara H Ahmad Zarkasiy S.Hi MM.
Aksi pembacaan langsung di forum tertinggi tingkat kabupaten ini menunjukkan keseriusan kader tingkat kecamatan dalam menuntut pembersihan struktur partai dari prosedur yang dinilai cacat hukum. Siti Inshofiyah yang tercatat sebagai guru Madrasah non-ASN yang berstatus Guru Pratama golongan Penata Muda III/a ini dinilai telah memicu gejolak politik hebat akibat dugaan manipulasi berkas administrasi dan pelanggaran aturan rangkap jabatan.
Kasus ini mencuat setelah salinan dokumen penonaktifan dari Kementerian Agama (Kemenag) RI bocor ke publik. Dalam dokumen tertanggal 14 April 2026 tersebut, Siti Inshofiyah mengajukan pengunduran diri sebagai tenaga pendidik dengan alasan “telah diangkat menjadi pejabat negara/anggota DPRD” [?2]. Padahal, secara hukum ia baru resmi dilantik dan mengambil sumpah jabatan dalam Rapat Paripurna DPRD OKU dua bulan setelahnya, yakni pada 17 Juni 2026.
Tuntutan dari 9 PAC PKB OKU yang dibacakan secara kompak bersama dalam Mukerkab ini selanjutnya diteruskan melalui surat resmi ke DPP PKB Pusat di Jakarta. Mereka mendesak Ketua Umum PKB untuk mengambil langkah tegas recall karena tindakan pencantuman status “Pejabat Negara” sebelum pelantikan dinilai mencoreng integritas formil kepartaian dan menabrak Pasal 426 UU Pemilu No. 7/2017 terkait kewajiban pengunduran diri bagi calon legislatif yang menerima dana atau tunjangan negara.
Terpisah Ketua DPC Partai PKB OKU Feri Riski saat dimintai komentar terkait adanya pernyataan sikap 9 PAC yang menghendaki pengunduran diri Siti Insyofiah, mengaku akan mempelajari terlebih dahulu. Menurutnya dirinya belum bisa menyimpulkan sebelum mentelaah lebih jauh terkait adanya polemik di PKB itu. “Saya akan periksa dan memanggil yang bersangkutan terlebih dahulu. Baru dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Feri Riski.
Feri juga belum meyakini bahwa sembilan PAC yang bertanda tangan dalam surat pernyataan itu merupakan tanda tangan asli dari masing – masing ketua PAC. “Makanya akan kita panggil dulu, baru bisa kita pastikan apakah itu benar tanda tangan mereka. Sebab surat itu di buat bukan perorangan, dan lagi tadi yang hadir menyatakan sikap itu hanya 4 PAC dari 9 yang bertanda tangan,” terang Feri.
Sementara itu Siti Inshofiyah, belum berhasil dikonfirmasi, sebelumnya masih terlihat anggota DPRD OKU ya\ng dilantik melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) hadir di acara Mukerkab DPC PKB OKU Masa Bakti 2026-2031 yang dieselenggarakan di Hotel The Zuri Baturaja, namun setelah terjadi aksi protes dari 9 PAC PKB, anggota DPRD OKU yang akrab disapa Iin itu sudah tidak terlihat lagi. (edo)
