By: Guntur Hartoyo Ramadhan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 tercatat mencapai 5,04% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini termasuk tinggi dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa yang hanya tumbuh sekitar 1–3% per tahun. Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF pun memuji kemampuan Indonesia mempertahankan pertumbuhan stabil di tengah ketidakpastian global. Namun, pencapaian ini sebagian besar masih didorong oleh kontribusi besar belanja pemerintah melalui PDRB, khususnya konsumsi pemerintah yang tumbuh 5,49% (yoy).
Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia masih bergantung pada anggaran negara, bukan dari sektor swasta yang kuat.
Ketergantungan yang terlalu besar pada belanja pemerintah membuat struktur ekonomi menjadi rapuh dan tidak stabil. Aktivitas ekonomi sangat bergantung pada seberapa besar pengeluaran pemerintah setiap tahun. Ketika anggaran tinggi, ekonomi bergerak cepat, tetapi saat dana menipis, berbagai sektor langsung melambat karena berkurangnya dorongan dari belanja publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mandiri dan rentan terhadap fluktuasi fiskal negara.
Selain itu, sektor pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang tidak tumbuh positif, padahal selama ini menjadi salah satu penopang ekspor utama seperti batu bara, nikel, dan migas. Jika sektor ini melemah, ekspor jangka menengah akan tertekan, terutama ketika harga komoditas global menurun. Ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah membuat ekonomi mudah terguncang oleh perubahan harga dunia. Karena itu, hilirisasi industri dan diversifikasi ekspor menjadi langkah penting agar ekonomi Indonesia lebih tahan terhadap guncangan eksternal.
Di sisi lain, daya beli masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ketika penghasilan masyarakat cukup dan harga barang terjangkau, konsumsi akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, saat harga kebutuhan naik, pendapatan stagnan, atau pengangguran meningkat, daya beli akan melemah. Kondisi ini menyebabkan turunnya permintaan, produksi, dan pendapatan masyarakat. Di beberapa daerah seperti Provinsi Lampung, penurunan daya beli telah berdampak pada sektor perdagangan, jasa, dan UMKM.
Pemerintah selama ini masih cenderung fokus pada kebijakan jangka pendek seperti pemberian subsidi dan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga konsumsi masyarakat. Kebijakan ini memang membantu dalam waktu singkat, tetapi tidak mampu menyelesaikan akar masalah ekonomi. Ketergantungan pada solusi sementara seperti ini dapat menghambat perkembangan ekonomi jangka panjang. Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi berkelanjutan, memperkuat sektor swasta, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta mendorong industri kreatif dan ekspor bernilai tinggi agar ekonomi menjadi lebih mandiri.
Dalam perspektif ekonomi syariah, pertumbuhan yang baik bukan sekadar meningkatnya angka PDRB, tetapi sejauh mana ekonomi mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Menurut maqāṣid syarī‘ah, ekonomi ideal harus menjaga lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika daya beli melemah dan lapangan kerja berkurang akibat turunnya belanja pemerintah, maka perlindungan terhadap harta (hifz al-māl) dan jiwa (hifz al-nafs) ikut terancam. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus diarahkan pada keadilan, pemerataan, dan kemandirian ekonomi, agar pertumbuhan yang dicapai tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga membawa keberkahan (barakah) dan kesejahteraan nyata bagi rakyat Indonesia.
