Kanalberita.id, Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak kalangan intelektual yang tergabung dalam Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk berkontribusi dalam mendorong terobosan kebijakan perumahan yang berpihak kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Kongres VII PIKI di Lumire Hotel and Convention Center, Kamis (30/4/2026), dalam mendorong terobosan kebijakan perumahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menteri Ara menyatakan pemerintah telah mengambil sejumlah terobosan di sektor perumahan, antara lain pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta PPN DTP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, pemerintah juga menghadirkan berbagai inovasi kebijakan seperti program KPP serta skema PTT atau tender rakyat untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat.
“Bukan niat yang diubah, tetapi aturan yang menghambat kita membantu rakyat yang harus diubah. Salah satu buktinya adalah kebijakan pembebasan PBG, BPHTB, dan PPN DTP bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Menteri PKP.
Menteri PKP juga menyampaikan bahwa pemerintah meningkatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara signifikan pada 2026, dari 45.000 menjadi 400.000 unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan prioritas pada daerah miskin yang didasarkan oleh data sehingga menjadi tepat sasaran.
Ia juga mendorong Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk turut menghadirkan kajian dan pemikiran yang dapat memperkuat kebijakan perumahan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong terobosan melalui kolaborasi dengan sektor swasta, antara lain melalui skema FLPP swasta dan BSPS swasta untuk memperluas akses pembiayaan dan pembangunan rumah bagi masyarakat. Peran kalangan intelektual juga dinilai penting untuk menghadirkan gagasan yang mampu memperkuat kebijakan tersebut.
“Kita punya keterbatasan, tapi intelektual harus menerobos keterbatasan itu,” tegasnya.
Melalui forum ini, Menteri PKP juga mendorong PIKI untuk menghadirkan kajian dan gagasan yang dapat memperkuat kebijakan perumahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
