Kanalberita.id,Merauke—-Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat peran penyuluh sebagai ujung tombak dalam mengawal program strategis pertanian dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, termasuk di wilayah Papua Raya.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penyuluh memiliki posisi penting dalam memastikan program pemerintah benar-benar sampai dan memberi dampak kepada petani. Penyuluh menjadi penghubung antara kebijakan, inovasi teknologi, dan penerapannya di lapangan.
“Penyuluh adalah ujung tombak di lapangan. Mereka yang memastikan program berjalan, teknologi sampai ke petani, dan produksi meningkat. Karena itu, kita harus siapkan penyuluh yang kuat, tangguh, dan kompeten,” tegas Mentan Amran dalam keterangannya mengenai penguatan kapasitas penyuluh.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya penguatan peran penyuluh dalam mendampingi petani dan mengawal peningkatan produksi pangan. BPPSDMP juga terus memperkuat kelembagaan dan kapasitas penyuluh agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan terukur.
Upaya tersebut diperkuat melalui Rapat Koordinasi Penyuluh Pertanian se-Papua yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Merauke, Papua Selatan, Rabu (23/9/2026).
Rakor diikuti unsur pemerintah pusat dan daerah, Dinas Pertanian, Polbangtan Manokwari, BRMP/BBRMP/Loka, BLIP Jayapura, Kelsi dan Katimker se-Papua, penyuluh pertanian, serta BMKG. Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Selatan.
Pertemuan menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah, meningkatkan pemahaman penyuluh terhadap program strategis Kementerian Pertanian, menyelesaikan berbagai permasalahan lapangan, sekaligus mengoptimalkan potensi Papua dalam mendukung pembangunan pertanian nasional.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Eko Nugroho Dharmo Putro, mengatakan Papua memiliki potensi sumber daya pertanian yang besar dan perlu dikembangkan secara terarah agar mampu memberi kontribusi lebih besar terhadap produksi pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sebagai Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Eko memiliki tugas memperkuat koordinasi dan pengembangan sistem penyuluhan dalam mendukung pembangunan pertanian nasional.
Menurut Eko, pembangunan pertanian di Papua tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Pengembangan komoditas juga harus diarahkan hingga tahap hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.
“Papua memiliki potensi yang sangat besar. Tidak hanya untuk mendukung swasembada pangan, tetapi juga untuk pengembangan komoditas unggulan dan hilirisasi. Karena itu, penyuluh harus hadir dalam seluruh proses, mulai dari produksi, pendampingan petani, penguatan kelembagaan hingga pengembangan usaha dan hilirisasi,” ujar Eko.
Eko juga menekankan bahwa penyuluh harus semakin memahami kondisi wilayah binaannya, memiliki data yang akurat, serta mampu mengawal program pertanian dari hulu hingga hilir. Kesiapan data potensi wilayah, realisasi tanam, komoditas hingga permasalahan lapangan sebelumnya juga telah menjadi perhatian Kapusluh dalam berbagai konsolidasi penyuluh.
Wakil Gubernur Papua Selatan dalam arahannya menekankan bahwa pembangunan pertanian Papua membutuhkan modernisasi sekaligus sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyuluh dipandang memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam mendampingi petani, memperkenalkan teknologi pertanian, serta memastikan program pembangunan pertanian dapat diterapkan sesuai kondisi wilayah.
Dalam kesempatan tersebut turut disampaikan gagasan pembentukan Rumah Penyuluh atau Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, dengan harapan setidaknya tersedia satu rumah atau kelembagaan penyuluhan pada setiap kabupaten. Keberadaan kelembagaan tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi, pembelajaran, pertukaran informasi, serta penguatan pelayanan penyuluhan bagi petani.
Tenaga Ahli Menteri Pertanian, I Gusti Made Subiksa, menekankan bahwa pengembangan pertanian di Papua tidak dapat disamakan begitu saja dengan wilayah lain. Karakteristik agroekosistem, ketersediaan air, kondisi tanah, budaya masyarakat hingga kesiapan sumber daya manusia perlu menjadi pertimbangan utama dalam merancang program.
Salah satu hal penting adalah mendekatkan sumber air ke lahan-lahan potensial serta menjaga kesuburan tanah agar pengembangan kawasan pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan. Subiksa juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dan Orang Asli Papua (OAP), bukan hanya sebagai penerima program, tetapi sebagai operator dan pelaku utama pembangunan pertanian.
Penyuluh diharapkan mampu terus mendampingi masyarakat dalam mengembangkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus membuka peluang pengembangan komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan orientasi ekspor.
Penguatan kelembagaan penyuluhan dan profesionalisme penyuluh juga sejalan dengan langkah BPPSDMP dalam memperkuat organisasi serta sumber daya manusia penyuluhan pada 2026. Papua Didorong Jadi Lumbung Pangan Nasional
Dengan sumber daya lahan yang luas, Papua terus didorong menjadi salah satu wilayah penyangga produksi pangan nasional.
Pengembangannya dilakukan melalui berbagai program seperti Brigade Pangan, Optimalisasi Lahan (OPLAH), Cetak Sawah Rakyat (CSR), serta penerapan teknologi pertanian modern. Data terkait cetak sawah, CSR, dan sejumlah kegiatan lainnya masih terus disinkronkan dan divalidasi untuk memastikan kesesuaian antara data pusat dan kondisi aktual di lapangan.
Keterlibatan masyarakat lokal/OAP juga terus didorong agar pembangunan pertanian Papua tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi sekaligus membuka lapangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam rakor, BMKG turut menyampaikan informasi mengenai kondisi iklim yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rencana tanam.
Pada Oktober hingga November 2026, curah hujan di sejumlah wilayah diperkirakan masih relatif rendah. Kondisi tersebut perlu diperhitungkan dalam menentukan jadwal tanam serta strategi pengelolaan air.
Informasi iklim menjadi semakin penting agar program peningkatan produksi tidak hanya berorientasi pada luasan tanam, tetapi juga menyesuaikan kondisi agroklimat di masing-masing wilayah.
Rakor menghasilkan sejumlah tindak lanjut, terutama penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi antarunit dalam pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian.
Sinkronisasi data juga menjadi perhatian, meliputi data penyuluh, petani, lahan, serta perkembangan program pertanian.
Pendampingan Brigade Pangan akan terus ditingkatkan, bersamaan dengan penguatan kelembagaan dan sarana penyuluhan melalui gagasan Rumah Penyuluh.
Selain itu, percepatan penetapan calon petani dan calon lokasi (CP/CL) perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan agroekosistem, iklim, karakter dan budaya masyarakat, regulasi, akses pasar, serta kontinuitas produk.
Melalui konsolidasi tersebut, penyuluh diharapkan semakin solid dalam mengawal program strategis Kementerian Pertanian serta menjadikan potensi besar Papua sebagai kekuatan untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
