APBD OKU Tahun Anggaran 2026 Direncanakan Sebesar Rp 1,6 Triliyun Lebih

oleh -70 Dilihat
Wabup OKU Ir H Marjito Bachri menyampaikan Nota Keuangan APBD Perubahan Kabupaten OKU TA 2026 kepada DPRD untuk dibahas. Kanalberita.id / Edo
Wabup OKU Ir H Marjito Bachri menyampaikan Nota Keuangan APBD Perubahan Kabupaten OKU TA 2026 kepada DPRD untuk dibahas. Kanalberita.id / Edo

Kanalberita.id, Baturaja—Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 1.629.656.293.342,81.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati OKU Ir H Marjito Bachri pada Rapat paripurna DPRD OKU dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota keuangan Perubahan APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2026 di ruang rapat paripurna DPRD OKU, Senin (14/9/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD OKU H Sahril Elmi SH didampingi Wakil Ketua dan anggota. Rapat paripurna dihadiri juga unsur Forkopimda, para OPD serta instansi terkait.

Pada Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun Anggaran 2026, Wakil Bupati menyampaikan rancangan yang telah disetujui untuk dibahas oleh DPRD OKU untuk menjadi Perda APBD Perubahan OKU.

Disampaikan Wabup, Pendapatan Kabupaten OKU direncanakan sebesar Rp 1.499.928.857.927,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp 216.955.505.955 (sama dengan PAD tahun 2025 lalu). Kemudian  pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer (TKD) yang direncanakan sebesar Rp 1.263.379.902.165,00. Untuk pendapatan transfer ini direncanakan berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang direncanakan sebesar Rp 1.087.974.922.000,00 dan dari Pendapatan Transfer Antar Daerah yang direncanakan sebesar Rp 175.404.980.165,00. Selanjutnya pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, direncanakan sebesar Rp 19.593.449.807,00 terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp 18.593.449..807,00 dan Pendapatan Bonus Produksi Bumi sebesar Rp 1.000.000.000,00.

Baca Juga :  Seluruh Wilayah Kerja PEP Zona 4 Raih Penghargaan PROPER Hijau

Sedangkan untuk Pos Belanja Daerah untuk tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dan sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp Rp 1.629.656.293.342,81. Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalam rangka mendukung 6 bidang urusan pemerintahan yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentrama dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosiali dengan jumlah sebesar Rp 1.029.460.333.813,00 atau 53,17 persen dari total belanja daerah.

Baca Juga :  Dwi Meiliyanti Dapat Toyota Yaris Dari Bank Sumsel Babel Baturaja

Kemudian belanja urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar direncanakan sebesar Rp 119.666.352.067,00 atau sebesar 7,34 persen dari total belanja daerah. Selanjutnya pos belanja urusan pemerintahan pilihan untuk 4 bidang, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perindustrian dan perdagangan direncanakan sebesar Rp 27.932.716.182,00 atau 1,71 persen dari total belanja daerah. Lalu pos belanja untuk unsur pendukung untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD direncanakan sebesar Rp 145.186.470.724,00 atau 8,91 persen adri total belanja daerah.

Ada juga pos belanja pada unsur penunjang yaitu untuk bidang perencanaan, keuangan dan kepegawaian yang direncanakan seesar Rp 234.770.810.077,81 atau 14,41 persen dari total belanja daerah. Lalu pos belanja urusan pengawasan oleh Inspektorat direncanakan sebesar Rp 11.895.324.481,00 atau 0,73 persen dari total belanja. Pos belanja untuk kewilayahan yangd ilaksanakan oleh 13 kecamatan dalam Kabupaten OKU yang direncanakan sebesar Rp 49.399.198.206,00 atau 3,92 persen dari total belanja daerah. Dan terakhir pos belanja unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesbang dan Parpol direncanakan sebesar Rp 11.345.087.792,00 atau sebesar Rp 0,70 persen dari total belanja daerah.

Baca Juga :  KASAD Bagikan 1000 Box Sembako Saat Tinjau Jembatan Gantung Garuda

Kalau dilihat antara Pos Pendapatan Daerah dan pos Belanja Daerah, terdapat selisih Rp 129.727.435.415,81, selisih tersebut akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILVA Anggaran tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 129.727.435.415,81. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ini menjadi Rp 0,00. Karena yang semula direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (penyertaan modal ke Bank Sumsel Babel sebesar Rp 3.000.000.000 dan penyertaan modal ke Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Rp 2.000.000.000,00 dibatalkan).  (edo)

No More Posts Available.

No more pages to load.